Berikut sebagian potret buram aksi kekerasan polisi terhadap masyarakat sipil selama aksi demontrasi menolak kenaikan harga BBM di akhir Maret 2012.

SUMBER
Rating: 4.5

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedianya berlaku 1 April 2012 lalu, sementara ditunda. Namun Pemkot Samarinda, tetap memberlakukan Peraturan Wali Kota (Perwali) Samarinda tentang pengaturan penggunaan BBM non subsidi.

Peraturan Wali Kota Samarinda No.19/2012 Tanggal 30 Maret 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non Subsidi Bagi Kegiatan di Bidang Pertambangan Batu Bara dan Jenis Kendaraan Pribadi Tertentu.

"Sekalipun BBM subsidi tidak jadi naik, Perwali tetap berlaku. Karena Perwali ditandatangani 30 Maret 2012 lalu dan berlaku awal April ini," kata Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail, dalam keterangan resmi kepada wartawan di kantor Wali Kota Samarinda, Jl Kesuma Bangsa, Senin (02/04/2012).

Dalam Perwali itu, mengatur tentang kewajiban perusahaan tambang, menyerahkan daftar seluruh kendaraannya ke Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Polresta Samarinda. Dari daftar kendaraan itu, bertanda khusus berupa stiker di pojok kiri kaca kendaraan, untuk menggunakan BBM non subsidi. Perwali juga mengatur tegas SPBU tidak melayani kendaraan yang sudah berstiker atas larangan-larangan yang ada di Perwali.

"Ada cross check dari lintas instansi dan kepolisian, untuk mengetahui jelas jumlah kendaraan yang digunakan dalam sektor pertambangan. Yang sudah jelas bahwa kendaraan tambang, itu harus menggunakan BBM non subsidi," ujar Nusyirwan.

"Kalau tidak mengindahkan, perusahaan tambang dikenakan sanksi hingga pencabutan IUP. Bagi SPBU dan APMS, pemerintah (Pemkot) akan cabut izin tempat usaha," tegas Nusyirwan.

Selain mengatur tentang kendaraan pertambangan batu bara, Perwali juga mengatur penggunaan kendaraan pribadi. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berdasarkan faktur Rp 400 juta ke atas dengan usia kendaraan 5 tahun, wajib menggunakan BBM non subsidi. Ketentuan penggunaan serupa juga berlaku bagi NJKB di atas Rp 750 juta dengan usia kendaraan 10 tahun.

"Semisal Land cruiser, BMW dan kendaraan mewah sejenisnya. Ada pengecualian untuk kendaraan yang digunakan sosial, bencana alam, kendaraan terkait keamanan seperti yang digunakan aparat keamanan serta protokoler," sebut Nusyirwan.

Kendati begitu, Nusyirwan mengakui pengaturan penggunaan BBM ini belum berlaku secara menyeluruh, melainkan masih lebih spesifik, terkait kendaraan yang digunakan untuk aktifitas pertambangan serta kendaraan pribadi tertentu.

"Sementara yang signifikan memang kendaraan tambang itu, yang mengganggu antrian di SPBU untuk kepentingan masyarakat. Perwali ini juga berlaku bagi kendaraan dari luar Samarinda yang beroperasi di Samarinda," terang Nusyirwan.

"Sebaiknya Perwali ini menjadi Perda-nya Provinsi. Tetapi lebih baik jika menjadi Peraturan Pemerintah yang berlaku nasional. Jadi, peraturan ini murni inisiatif Pemkot Samarinda," jelasnya.

Masih menurut Nusyirwan, dalam penyusunan Perwali juga Pertamina menyatakan akan menambah SPBU non subsidi di Samarinda, yang selama ini hanya ada 1 SPBU non subsidi.

"Pertamina akan menambah 5 titik lagi SPBU non subsidi. Tapi tidak membangun SPBU baru, tapi memaksimalkan SPBU yang sudah ada," tutupnya.

Ditemui detikcom terpisah, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arief Prapto Santoso siap mengamankan Perwali tersebut. Untuk mengawasi implementasi Perwali, kepolisian bersama dengan instansi terkait di Pemkot, akan memeriksa surat kendaraan saat pengisian BBM di SPBU.

"Kita akan lakukan pemeriksaan STNK kendaraan di SPBU nantinya, untuk mengetahui NJKB dan usia kendaraan yang diatur dalam Perwali itu," kata Arief.

SUMBER
Rating: 4.5

Sejumlah kelompok masyarakat mengajukan uji materi terhadap UU APBNP 2012 yang baru disahkan pemerintah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap masyarakat tersebut membuat DPR dalam posisi dilema.

"Jangan apa-apa (terus) digugat. Kalau semua itu digugat, proses konstitusi di DPR ini tidak usah berjalan. Karena kalau itu bisa dipatahkan, ya monggo saja meski setengah gundah dan dilema. Tapi ya nyatanya itu hak mereka," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Menururt Priyo, selama ini MK kerap membatalkan UU bahkan beberapa keputusan yang dibuat presiden. Diharapkan kali ini MK lebih jeli, mengingat pembatalan UU APBNP bisa berdampak kepada perekonomian nasional.

"Pasal seperti itu biasa terjadi, itu ada di berbagai aturan lain, tidak cuma UU. Itu nanti MK dibatalkan atau enggak dibatalkan, saya akan patuh. Tapi kalau sampai dibatalkan, ya kebangetan. Tapi ya MK punya kuasa apa boleh buat, kalau mereka rasa boleh mengadili apapun. Ini ranah policy dan tidak ada kaitannya dengan bunyi UUD, tapi yang punya kuasa MK dan yang boleh menafsirkan MK. Saya meyakini keluhuran hakim-hakim MK, di titik mana mereka berhenti dan meneruskan," katanya.

Seperti diketahui, drama baru kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai bergulir. Jika sebelumnya perseteruan berlangsung di Senayan, kini perdebatan menjalar ke luar gedung DPR. Adi Partogi (43), warga Jakarta, mendaftarkan UU APBNP 2012 ke MK. Didampingi oleh pengacaranya, Habibburokhman, dia meminta pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

"Kami meminta MK membatalkan pasal tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945," kata Habibburokhman dari Serikat Pengacara Rakyat saat mendaftar di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Didampingi 3 pengacara lainnya, Adi mendaftarkan permohonan tersebut pukul 12.45 WIB. Dia menilai pasal tersebut sangat jelas memihak sistem pasar yang bertentangan dengan UUD 1945.

"Kasus serupa pernah diputus oleh MK pada 2004 silam. Yaitu membatalkan ayat 28b UU Minyak dan Gas yang menyatakan harga Migas diserahkan ke sistem pasar. Jadi saya yakin MK akan membatalkan pasal yang kami mohonkan," ujar Habib.

SUMBER
Rating: 4.5

Pagar DPR yang dijebol pendemo BBM akan diperbaiki dalam tempo seminggu. Renovasi pagar gedung parlemen itu diperkirakan memakan dana Rp 200 juta.

"Kita pelajari biaya yang diperlukan sekitar Rp 200 juta. Kita finish 7 hari dengan 20 pekerja," kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Nining mengaku telah mempelajari kerusakan-kerusakan pagar DPR. "Kita sudah mempelajari kerusakan 42 meter di sebelah kanan-kiri. Sebelah kanan yang rusaknya cukup berat," ujarnya.

Menurut dia, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangin) DPR juga telah selesai meneliti.

"Menurut penelitian Biro Harbangin, ada 18 item pengerjaan. Ada perapihan, pondasi, kolom, pemasangan pagar yang hilang dan sebagainya," papar Nining.

Empat ruas pagar di kiri dan lima ruas di kanan sebelumnya roboh dijebol demonstran. Mereka merusak pagar menggunakan gergaji besi termasuk menarik dengan tali yang diikatkan ke pagar.

SUMBER
Rating: 4.5

Ratusan polisi yang berjaga di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Jl Imam Bonjol, Medan ikut bertepuk tangan dan berteriak hore saat menjaga aksi anti kenaikan BBM. Akibatnya, pendemo salting alias salah tingkah.

Kondisi itu terlihat saat polisi mengamankan aksi sekitar 50 orang pendemo yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara Tolak Kenaikan Harga BBM, Rabu (28/3/2012) sore. Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi di Medan.

Para polisi ikut semula ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para demonstran. Polisi juga ikut bertepuk tangan ketika mahasiswa menyatakan berbagai kekecewaannya terhadap pemerintah.

"Pemerintah tidak peduli dengan nasib rakyat kecil, betul kawan-kawan?" teriak seorang orator.

"Betuuuuullll!!!" jawab puluhan mahasiswa dan sekitar 200 polisi hampir bersamaan.

"Darah tumpah kita tidak takut, betul?"

"Betuuuuullll!!!" sahut polisi.

"Kita harus menolak kenaikan harga BBM!" lanjut sang orator. Polisi pun langsung menyambut dengan teriakan, "Horeeee!"

Ketika mahasiswa bernyanyi, "Satu komando satu tujuan," polisi juga ikut bernyanyi, "Satu komando satu tujuan"

Aksi polisi berseragam ini tak urung mengundang senyum masyarakat yang menyaksikan demonstrasi. Bahkan sebagian mahasiswa yang berdemo juga ikut senyum, tak tahu harus bertindak bagaimana menghadapi polisi yang ikut teriak hore dan tepuk tangan itu.

SUMBER
Rating: 4.5

Aksi unjuk rasa yang menolak rencana pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),dilakukan di Indonesia, Selasa (27/3), tidak hanya menarik perhatian masyakarat Indonesia. Aksi ini juga menjadi perhatian dunia melalui ‘mata’ kamera yang diarahkan oleh fotografer jurnalis.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa ini diperkirakan diikuti oleh 3.500 massa. Mereka melakukan orasi dan membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM.

Aksi yang awalnya berjalan damai, diwarnai oleh kericuhan. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjaga, menjadi bidikan fotografer dunia. Berikut foto-foto unjuk rasa di Indonesia yang menolak kenaikan harga BBM versi media asing, seperti yang dilansir dari Telegraph.

Berikut Foto-fotonya Gan sumpah jepretannya bagus banget seakan menggambarkan begitu menegangkan :






















SUMBER
Rating: 4.5

Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menduga aparat kepolisian terpengaruh narkoba saat mengawal aksi demontrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta pada Selasa, 27 Maret 2012 kemarin.

Pasalnya, Adhie melihat adanya perlakukan represif yang dilakukan aparat hingga membabti buta dalam menangani mahasiswa yang melakukan aksi demo tersebut.

"Saya curiga yang represif terpengaruh narkoba. Pengaruh narkoba bisa saja. Aparat banyak juga yang menggunakan narkoba. Saya menduga mereka terpengaruh narkoba.," ujar Adhie kepada okezone, Selasa (27/3/2012).

Oleh karenanya, Adhie menyarankan agar Polri melakukan tes urin bagi para anggotanya yang terlibat aksi anarkis kepada mahasiswa. Selain itu, lanjut Adhie penanganan kepolisian dengan begitu beringasnya sengaja dilakukan agar kondisi rusuh sehingga aparat memiliki alasan untuk menangkap para mahasiswa. Padahal, para mahasiswa tersebut hanya ingin longmarch menuju Istana dari arah Gambir, namun justru dicegah oleh aparat.

"Serusuh-rusuhnya mahasiswa apa sih paling lempar baru saja. Tidak perlu pakai peluru karet, gas air mata," tuturnya.

Adhie melihat perlakuan seperti itu dalam rangka membuat mahasiswa takut dan jera. "Tapi memang over penangananya ini didesain untuk represif membuat jera yang aksi. Akan tetapi mereka lupa mahasiswa tidak bisa dengan cara itu, dulu mahasiswa diculik, dibunuh. Perlawanan makin keras tidak akan membuat mahasiswa kapok, solidaritas semakin kuat," katanya.

Sementara, terkait adanya oknum brimob Polda Metro Jaya yang merebut kaset jurnalis TV One dan Global TV, Adhie mengindikasikan bahwa komandan aparat kepolisian ketika itu tidak dapat mendisiplinkan anggotanya sehingga wartawan yang meliput aksi tersebut terkena dampaknya dengan direbutnya kaset tersebut agar tak terpublikasi ke publik.

SUMBER
Rating: 4.5

Aksi demonstrasi buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Bandung, Jawa Barat sempat memanas. Salah satu pendemo bahkan sempat memukul punggung Ketua Fraksi Demokrat Jawa Barat, Awing Asnawi.

Usai membacakan Surat Yasin, pendemo didatangi empat perwakilan DPRD Bandung, termasuk Awing. Wakil rakyat itu pun audensi dengan pendemo dari atas mobil komando buruh.

Saat audensi itu, Awing menyatakan dukungannya pada rencana Pemerintah menaikkan harga BBM, April mendatang. Sementara tiga pimpinan DPRD lainnya menyatakan menolak.

Teriakan ratusan pendemo pun riuh di depan Gedung Sate saat Awing mengeluarkan pernyataan, "Kenaikan BBM bisa sejahterakan rakyat." Hal itu menyulut kemarahan pendemo.

Massa pun merangsek mendekati mobil dan meminta Awing turun. Salah satu pendemo berhasil mendaratkan pukulan ke punggung Awing. Tapi, petugas kepolisian berhasil mengamankan Awing ke dalam Gedung DPRD.


Aksi demo pun dilanjutkan dengan orasi dari masing-masing massa buruh. Menurut rencana, gelombang massa akan bertambah pada pukul 12.00 WIB.

SUMBER
Rating: 4.5

Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai kenaikan BBM yang digagas pemerintah sudah menjadi suatu keharusan. Pemerintah diminta tidak boleh lemas ataupun mundur dalam menetapkan kebijakan tersebut.

"Pemerintah nggak boleh mundur. Pemerintah harus kuat, tidak boleh lemas," kata Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (27/3/2012).

Menurut Dahlan rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memang menuai banyak kontroversi. Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah hingga pusat Ibu Kota merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM.

Dahlan meminta perwakilan pemerintah jangan menanggapi penolakan kenaikan BBM dengan emosional. "Nggak bisa ditanggapi secara emosi-emosi begitu," tambahnya.

Seperti diketahui, rencana pemerintah menaikkan harga BBM menuai banyak kontroversi. Di satu sisi pemerintah ingin mencabut subsidi karena memang salah sasaran. Di sisi lain, menaikkan harga BBM membuat banyak orang miskin menjerit.

Bensin Premium dan Solar direncanakan naik menjadi Rp 6.000/liter. Rencananya akan dilakukan pada 1 April 2012 setelah DPR menyetujui rencana pemerintah melalui rapat paripurna.

SUMBER
Rating: 4.5

Wakil Walikota Surabaya Bambang DH, siap dipecat bila sikapnya memimpin demo kenaikan harga BBM tidak disetujui Mendagri, Gamawan Fauzi. Bambang lebih memilih melaksanakan misi partai dibanding mempertahankan posisinya sebagai wawali.

"Kalau saya dihadapkan pada posisi antara mempertahankan posisi atau melaksanakan misi, saya memilih yang kedua," kata Bambang saat ditemui wartawan di DPRD Jatim, Selasa (27/3/2012).

Bambang beralasan, alasannya melaksanakan misi karena dia adalah kader partai. Menurut Bambang, partai adalah tempat untuk mengartikulasikan kepentingan publik.

"Sebagai eksekutif, saya tidak ingin menutup mata dan telinga terhadap aspirasi rakyat. Kalau saya tak dapat menyerap aspirasi rakyat terhadap kenaikan BBM, itu kan sangat naif," tambah Bambang.

Bambang bahkan berbalik menuduh Gamawan dengan sebutan menteri yang oportunis. Hanya untuk sebuah posisi, Gamawan rela berpindah partai sana sini.

"Itu sikap tidak terpuji, itu namanya mencla mencle. Kita harus menjadi satria bagi rakyat kita," lanjut Bambang.

Bambang mempersilahkan mendagri untuk menggunakan regulasi yang ada jika sikapnya menurut perundang-undangan telah dianggap salah.

"Saya siap diberhentikan. Saya tidak akan mempertahankan posisi. Masih banyak medan pengabdian bagi saya di republik ini," tandas Bambang.

SUMBER
Rating: 4.5

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Total subsidi energi menjadi Rp 225 triliun. Jumlah ini terdiri dari subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

Pembahasan anggaran perubahan dengan agenda utama kenaikan harga BBM, kemarin, berjalan lancar. Hampir setiap angka yang disampaikan pemerintah mendapat persetujuan dari anggota fraksi pendukung pemerintah; Fraksi Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Keadilan Sejahtera yang semula menolak kenaikan harga BBM, akhir mendukung kebijakan pemerintah ini.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, dengan kesepakatan ini maka subsidi BBM menjadi Rp 137,4 triliun naik dari Rp 123 triliun. Sedangkan subsidi listrik melonjak menjadi Rp 65 triliun dari Rp 40,7 triliun. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan subsidi listrik naik menjadi Rp 90 triliun.

Meski sepakat dengan kenaikan harga BBM, namun Dewan membahas pencabutan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012. Pasal itu melarang pemerintah untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi. "Kami hanya bahas angka bukan pasal,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran Melchias Marcus Mekeng.

Olly Dondokambey dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, akan tetap mempertahankan pasal tersebut. "Kami bawa ke paripurna," ujarnya. Meski menolak kenaikan harga BBM, PDI Perjuangan tetap bertahan untuk melakukan pembahasan anggaran.

Sedangkan, Fraksi Gerindra dan Hanura, memutuskan keluar dari rapat (walk-out) dalam pembahasan anggaran perubahan. "Kami memutuskan tak ikut membahas, dan akan memperjuangkannya di paripurna," ujar ketua fraksi Gerindra, Fari Djemi Francis.

SUMBER
Rating: 4.5